Pemerintah China mengeluarkan kebijakan baru untuk membatasi media setempat mengambil informasi dari internet. Otoritas General Administration of Press and Publication selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan tersebut menjelaskan hal ini untuk mencegah informasi palsu yang semakin marak.
"Informasi palsu yang marak dapat memperburuk citra pemerintah. Selain itu, ini juga bagi kredibilitas media sendiri," sebut pernyataan General Administration of Press and Publication (GAPP) yang dikutip ComputerWorld.
Dengan kebijakan baru tersebut, media-media setempat dilarang mengambil informasi dari internet atau dari ponsel yang belum diverifikasi kebenarannya. Jika ada informasi yang bersumber dari telepon, e-mail, blog atau jejaring sosial seperti Twitter, informasi itu harus diverifikasi kebenarannya oleh reporter atau editor.
Saat ini, China masih mengizinkan akses pada situs Sina Weiba, media sosial mirip Twitter yang saat ini menjadi tempat berekspresi masyarakat. Situs tersebut saat ini sudah memiliki 250 juta pengguna.
Pemerintah China mengambil kebijakan untuk membatasi situs jejaring sosial karena pertumbuhannya melesat dalam dua tahun terakhir. Jika tidak ditangani, informasi menyesatkan dikhawatirkan mengganggu pemerintah. Sebelumnya, pihak keamanan China juga telah menahan pengguna internet karena menyebarkan rumor tertentu di website.
No comments:
Post a Comment